Gerindra Cemas Prabowo Tidak Dapat Nyapres

Gerindra Cemas Prabowo Tidak Dapat Nyapres


Live Poker IndonesiaDPR sudah mengesahkan UU Pilkada walau beberapa fraksi mengambil keputusan walk out (WO), satu diantaranya partai Gerindra. Dibalik penolakan Gerindra pada presidential threshold (PT) atau ambang batas capres, Gerindra miliki kecemasan masalah sang Ketum, Prabowo Subianto yang juga akan kesusahan nyapres.

UU Pemilu yang barusan disahkan di DPR berisi ambang batas capres 20%-25%. Ini tujuannya yaitu 20 % pencapaian kursi di DPR serta 25% pencapaian nada nasional dalam pemilu.

Gerindra dengan beberapa partai beda, termasuk juga Partai Demokrat, bersikukuh supaya ambang batas capres di hilangkan atau 0%. Hal itu karena Gerindra cemas Prabowo tidak berhasil nyapres kembali karna prasyarat yang cukup besar itu walau dalam Pemilu 2014 memakai prasyarat sama.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menuding pemerintah inginkan presidential threshold sebesar 20-25% karna menginginkan supaya Presiden Joko Widodo tidak terhambat pada Pilpres 2019 kelak. Dengan angka itu, dia menyebutkan cuma juga akan ada satu capres di 2019 kelak yaitu Jokowi.

" PT 20% itu memanglah adalah setting daripada Jokowi sendiri. Peluang calon tunggal juga akan berlangsung, " tutur Arief dalam pembicaraan, Jumat (21/7/2017) malam.

Arief menerangkan, Gerindra juga akan kesusahan penuhi angka 20% apabila menginginkan memajukan Prabowo jadi capres. Untuk sekarang ini, partai yang paling mungkin saja berkoalisi dengan Gerindra disebutnya cuma PKS. Apabila dipadukan untuk pencapaian kursi di DPR, dua partai ini tidak dapat penuhi batas minimum.

Judi Online TerpercayaSesaat untuk Partai Demokrat, Arief menyebutkan juga akan cukup susah apabila di ajak berkoalisi dengan Gerindra. Mengingat dinginnya jalinan Prabowo serta Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lantas untuk PAN, walau berada di koalisi pemerintah, tetapi kedekatannya dengan Demokrat tidak terbantahkan.
" Terkadang kan dalam perhelatan pilkada atau pilpres, Demokrat tidak mau turut kita, mungkin saja karna SBY serta Pak Prabowo tidak mau nyatu. Pilpres 2014 tidak ke kita, " ucap Arief.

Dia mengkalkulasikan jumlah kursi di DPR. Gerindra baru dapat memajukan capres apabila dia berkoalisi dengan PKS serta PAN. Untuk Demokrat, Arief nampaknya pesimis mereka dapat berkoalisi.

" Bila kita hanya serupa PKS, bila 20% tidak cukup, bila ditambah serupa PAN kita cukup. PKS tidak sampai 7%, cuma 5, 5% bila tidak salah. Gerindra 12%. PAN 7%, Demokrat 10%, tidak cukup juga itu bila Demokrat serta PAN berdua saja. Bila berempat bermakna cukup namun belum juga pasti serupa platform-nya, " jelas dia.

Gerindra juga mengatakan ngototnya pemerintah dengan angka 20-25% untuk ambang batas capres karna memanglah Jokowi tidak ingin ada lawannya. Terlebih apabila Jokowi mesti berjumpa kembali dengan Prabowo seperti di Pilpres 2014 kemarin.

" PT didorong untuk melahirkan calon tunggal. Saya pesimis di MK ada rakyat yang menggunggat UU Pemilu. Parpol kan tidak bisa menuntut karna ada perwakilan disana (DPR). Saya tidak percaya juga akan di terima bila rakyat ingin tuntut, " sebut Arief.

Menurut dia, Pemilu 2019 juga akan jadi pertarungan politik yang panas. Menuding pemerintah cuma menginginkan mendatangkan calon tunggal yaitu Jokowi, Arief juga menginginkan mengkampanyekan untuk pemboikotan pada Pemilu.

" Mesti dikampanyekan boikot pemilu. PT 20% mengakibatkan kerusakan demokrasi. Riskan dengan mahar politik, tidak ada makan siang gratis, serupa seperti Pilkada, terlebih pilpres, " tukasnya.

Seperti di ketahui, UU Pemilu sah diundangkan cuma dengan hadirnya 6 fraksi waktu sidang paripurna tempo hari. Cuma fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang memutuskan UU Pemilu itu yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, serta Hanura. PAN walau masuk dalam koalisi, mengambil keputusan walk out dengan Gerindra, PKS, serta Demokrat.

Subscribe to receive free email updates: