Ini tanggapan santai KPK, Hadapi serangan-serangan tajam Yusril

Ini tanggapan santai KPK, Hadapi serangan-serangan tajam Yusril


Live Poker IndonesiaPakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra diundang Pansus Hak Angket KPK ke DPR. Yusril diperlukan untuk memberi input dari segi kelembagaan tentang kedudukan KPK dalam susunan Ketatanegaraan RI.

Dalam pandangannya, instansi antikorupsi itu dibuat dari undang-undang (UU). Hingga butuh dievaluasi sejauh mana KPK sudah menggerakkan ketentuan. Karenanya DPR dapat berikan angket untuk ketahui sejauh mana KPK menggerakkan tugasnya.

" Bila kita kenali KPK dibuat dengan UU hingga sejauh mana UU KPK itu sudah dikerjakan dalam, praktek bila DPR terasa butuh untuk lakukan angket, ya DPR dapat lakukan itu, " tutur Yusril di Gedung KK-I DPR, Senayan, Senin (10/7).

Dia merekomendasikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan tuntutan ke pengadilan bila tidak terima dengan dibuatnya Panitia Spesial (Pansus) Angket KPK.

" Saya telah lama merekomendasikan itu ke KPK, bila mereka tidak bisa terima ketentuan DPR untuk membuat Pansus Angket yang menyelidiki KPK ini, mereka dapat lakukan perlawanan dengan hukum, sebab ini adalah satu ketentuan institusi yg tidak dapat batal untuk hukum, namun mesti dibatalkan bila seumpamanya ada pihak yang menyebutkan itu tidak sah, " kata dia.

Jadi menurut dia, KPK jadi satu institusi hukum, bila hadapi begini mesti dikerjakan dengan hukum. Lanjut Yusril, problem ini tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, argumennya karna sengketa antar instansi negara bukanlah masalah MK.

Judi Online TerpercayaNamun KPK kan cuma dibuat oleh UU, jadi tak ada sengketa kewenangan pada dua institusi yang didapatkan kewenangannya oleh UUD. Jadi ranah pengadilanlah yang paling pas. Saat ini kurang positif seumpamanya pansus ini mengundang KPK untuk ada, namun KPK selalu tidak ingin datang dengan argumen itu ilegal, " tuturnya.
Lalu dianya tidak bisa menyarankan sebaiknya KPK melapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri. Karenanya semuanya jadi ranah dari KPK.

" Saya malas ingin mengajari KPK, kelak mereka kan tentu tahu, ingin dibawa ke PTUN atau PN itu saya tidak ingin ngajari detil, namun dibawa ke ranah hukum saja untuk merampungkan problem ini, " ujarnya.

Yusril mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin dibubarkan. Yusril mengibaratkan KPK serupa dengan Komando Pemulihan Keamanan serta Ketertiban (Kopkamtib) di masa Presiden Soeharto.

" KPK ini juga dia seperti Kopkamtib karna diberi kewenangan mengagumkan, pasti maksud kita peluang berlangsung overlapping KPK, polisi serta jaksa, jadi dalam kajian RUU ini yang diprioritaskan yaitu koordinasi serta supervisinya, baru penyelidikan, penyidikan serta penuntutan, " tuturnya.

Menurut dia, KPK ini bisa dibubarkan dengan membuat revisi UU Nomor 30 Th. 2002 mengenai Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

" Karna dia lakukan supervisi serta koordinasi dengan maksud menguatkan polisi serta jaksa. Bila polisi jaksa telah kuat, kondisi telah normal instansi ini seperti kopkamtib dibubarkan. Namun karna KPK dibuat UU, ya terserah DPR serta presiden apakah instansi ini ingin dilanjutkan atau tidak, " terang Yusril.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyikapi pernyataan Yusril. Febri menyebutkan, pihaknya lebih pilih konsentrasi mengatasi masalah megakorupsi yang tengah diusut seperti e-KTP, BLBI, serta beberapa masalah yang lain. KPK berasumsi umum miliki keinginan besar supaya masalah itu bisa dikerjakan.

" Banyak input yang kami terima saat orang-orang datang kesini, karenanya tidaklah terlalu kuras daya dari segi diluar kewenangan KPK. Jadi kami konsentrasi pada perlakuan perkara yang tengah dikerjakan, " kata Febri di Gedung KPK, Senin (10/7/2017) malam.

Subscribe to receive free email updates: