Karyawan Koran Sindo : Mana janjimu Menginginkan sejahterakan rakyat Pak Hary Tanoe?

Karyawan Koran Sindo : Mana janjimu Menginginkan sejahterakan rakyat Pak Hary Tanoe?


Live Poker IndonesiaBeberapa puluh karyawan Koran Sindo Biro Jawa Tengah mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang, Jalan Ki Mangun Sarkoro Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (11/7). Kehadiran mereka untuk memberikan laporan aksi perusahaan yang lakukan Pemutusan Jalinan Kerja (PHK) sepihak pada beberapa puluh karyawannya itu.

Terkecuali melapor pada Disnakertrans mengenai nasib mereka yang di-PHK sepihak tanpa ada pesangon sesuai sama undang-undang, mereka juga mengadakan tindakan keprihatinan di Halaman Kantor Disnakertrans.

Dalam tindakan itu, beberapa puluh karyawan Koran Sindo Jateng membawa beberapa spanduk bertuliskan tuntutannya. Seperti tolak PHK Sepihak! Beri Pesangon Sesuai sama Undang-Undang! Mana Janjimu Menginginkan Sejahterakan Rakyat, Pak HT??? dan tuntutan-tuntutan yang lain.

Beberapa puluh peserta tindakan itu juga mengalungkan seragam Koran Sindo di leher jadi lambang kalau karyawan dipandang budak perusahaan yang bisa diperlakukan seenaknya oleh perusahaan.

" Lawan ketidakadilan pada Jurnalis serta Insan Media! Lawan Kedzoliman Beberapa Yang memiliki Modal! Beri Hak Kami Sesuai sama Undang-Undang, " teriak beberapa peserta tindakan.

Koordinator Tindakan, Agus Joko Mulyono mengungkap, tindakan itu adalah buntut dari PHK yang dikerjakan perusahaan punya Hary Tanoesoedibjo itu. Perusahaan lanjut Agus sudah dzalim dengan lakukan PHK tanpa ada memberi hak-haknya pada karyawan.

" Ini berlangsung di semua biro Koran Sindo di Indonesia. Semuanya karyawan yang di PHK tidak diberi haknya sesuai sama undang-undang. Untuk biro Koran Sindo Jateng, hingga sekarang ini ada 28 karyawan yang nasibnya tidak terang karna belum juga memperoleh kepastian masalah pesangon, " ucap Agus.

Judi Online TerpercayaAgus menjelaskan urutan PHK karyawan Koran Sindo Jateng. Sistem PHK itu berlangsung pada tanggal 5 Juni 2017 kemarin. Waktu itu, beberapa direksi serta HRD Koran Sindo pusat mendatangi Jateng untuk menginformasikan kalau Biro Jateng tutup serta karyawannya di PHK.

" Yang jadi masalah, waktu itu kami di panggil satu-satu serta perusahaan menyebutkan tidak dapat berikan pesangon. Mereka cuma menjanjikan tali asih atau istilahnya santunan sejumlah 4 kali upah, " terangnya.

Hal tersebut segera tidak diterima oleh beberapa besar karyawan Koran Sindo Jateng. Mereka bersikukuh menuntut haknya yaitu memperoleh pesangon sesuai sama Pasal 156 atat 2 Undang-Undang Nomor 13 Th. 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Hingga dalam pertemuan pertama itu, berlangsung deadlock.
" Sesudah perundingan itu, kami menanti kepastian untuk negosiasi ulang. Tetapi bukannya negosiasi, kami memperoleh surat PHK serta beberapa dimutasi ke Jakarta, satu hari sebelumnya Idul Fitri, " ungkap pria mengabdikan dianya di Koran Sindo Jateng mulai sejak 2006 itu.

Diluar itu, aksi perusahaan lanjut Agus juga makin tunjukkan tidak ada niat baik. Perusahaan seakan menghindar untuk membayar pesangon lewat cara tawarkan atau memutasi karyawan ke tempat beda. Sebagian bahkan juga dimutasi ke Jakarta tanpa ada pekerjaan serta hak yang pasti.

" Mutasi itu cuma akal-akalan perusahaan, agar kami tidak nyaman serta mengundurkan diri serta tidak bisa menuntut pesangon. Itu aksi jahat perusahaan serta selalu kami lawan, " tegasnya.

Pihaknya lanjut Agus telah berusaha mengundang perusahaan Koran Sindo untuk lakukan perundingan dua pihak (bipartit) dengan karyawan berkaitan besaran pesangon. Tetapi sesudah 2 x diundang serta perusahaan tidak ada, pada akhirnya karyawan mengambil keputusan untuk memberikan laporan problem ini ke Disnakertrans Kota Semarang.

" Karna telah 2 x diundang serta mereka (perusahaan) tidak datang, kami laporkan problem ini ke Disnakertrans untuk difasilitasi berkaitan perundingan tiga pihak (tripartit), yaitu karyawan, perusahaan serta Disnakertrans. Kami mengharapkan Disnakertrans bisa jadi mediator perselisihan jalinan industrial pada kami dengan perusahaan, " tegasnya.

Agus memaparkan sesungguhnya pihaknya tidak keberatan dengan PHK yang dikerjakan perusahaan. Seandainya hak-hak karyawan diberi dengan baik serta sesuai sama undang-undang.

" Ini kan tidak. Kami di PHK sepihak, tidak di beri pesangon sesuai sama undang-undang serta malah perusahaan membuat kami kebingungan dengan kiat mutasi yang dikerjakan, " ucapnya.

Ditegaskan Agus, pihaknya cuma mengharapkan perusahaan memberi hak karyawan berbentuk pesangon sesuai sama undang-undang ketenagakerjaan. Bila nanti dalam perundingan tripartit tidak temukan hasil memuaskan, pihaknya siap membawa problem ini ke Pengadilan Jalinan Industrial (PHI).

" Bila memanglah kelak tripartit kembali deadlock, kami siap berjuang di pengadilan. Kami tegaskan, semuanya juga akan kami kerjakan untuk memperoleh hak-hak kami serta melawan ketidakadilan oleh perusahaan, " ujarnya.

Subscribe to receive free email updates: