Sanggahan Telak Kemenkeu untuk Yusril yang Sebut Presiden Jokowi Dapat Terkena Impeachment Dikarenakan Utang

Sanggahan Telak Kemenkeu untuk Yusril yang Sebut Presiden Jokowi Dapat Terkena Impeachment Dikarenakan Utang


Live Poker IndonesiaPernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara sekalian Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berkaitan jumlah utang Indonesia yang dapat buat Presiden Joko Widodo (Jokowi) digulingkan dari kursinya dilihat salah besar.

Tempo hari malam (25/7) Pria yang bekas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini membuka kalau orang-orang dapat lakukan penggulingan pada Presiden Joko Widodo, menyusul problem utang negara karna sudah tidak mematuhi Undang-undang (UU) Keuangan.

Menurut Yusril keseluruhan utang pemerintah keseluruhannya dalam UU harusnya tidak bisa lebih dari 30% dari APBN, tetapi dia mengkalkulasi kalau utang yang dipunyai Indonesia telah diatas 50% dari APBN sehinga Jokowi sudah tidak mematuhi UU Keuangan.

" Utang Indonesia telah diatas 50 %, presiden telah dapat (terkena) impeachment (digulingkan). Jadi Jokowi sebaiknya keluarkan perppu agar utang negara dapat lebih dari 50 %, " tutur Yusril

Menyikapi hal itu pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyebutkan kalau Yusril sudah salah dalam membaca data serta salah mengemukakan info hingga mengakibatkan kegaduhan.

" Memanglah keadaan utang sekarang ini telah ada dilampu kuning. Namun apa yang di sampaikan oleh Pak Yusril tidak berdasar pada ketetapan batasan utang maksimum di keterangan pasal 12 ayat 3 UU Keuangan negara dijelaskan kalau rasio utang maximum 60% pada PDB. Sesaat angka rasio utang 30% itu batas psikologis dari Menteri Keuangan, " kata Bhima waktu dihubungi di Jakarta, Rabu (26/7).

Judi Online TerpercayaBhima juga menyebutkan kalau pada th. 2017 rasio utang pada PDB th. 2017 masih tetap dbawah 30% jadi masih tetap begitu jauh dari pelanggaran UU Keuangan yang sudah di sampaikan oleh Yusril.

" Saya fikir untuk masalah ekonomi termasuk juga utang tambah baik diserahkan pada ahlinya. Pak Yusril baiknya membaca UU Keuangan Negara no 17 th. 2003 dengan lebih hati hati supaya tidak menyebabkan kegaduhan ditengah orang-orang umum, " tegas Bhima.

Kepala Biro Komunikasi serta Service Info Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti juga menyikapi hal itu dalam tulisan status Facebook nya yang menyebutkan kalau pernyataan Yusril tentang Utang Indonesia salah serta relatif menyesatkan dari seseorang profesor pakar hukum.

" Begitu disesalkan karna beliau tidak membaca atau mengerti dengan jeli UU Keuangan Negara. Serta menurut media yang menayangkannya, memanglah seperti tersebut pernyataan beliau, " terang Nufransa.

Dia juga menyatakan kalau pernyataan Yusril begitu ngawur serta tanpa ada pendaftaran yang pas.

" Pernyataannya ngawur banget. UU Keuangan negara menyebutkan kalau utang negara tidak bisa lebih dari 60%, bukanlah 30% seperti tuturnya. Itupun dari PDB, tidak dari APBN, begitu jauh sekali angka APBN serta PDB/GDP. Utang kita sekarang ini masih tetap di angka 28% dari GDP. Masih tetap jauh dari batas 60%, " ucap dia dengan suara mengkritik.

Nufransa memberikan juga kalau Utang negara dikelola oleh Kementerian Keuangan dengan hati-hati serta pemakainnya untuk hal yang produktif seperti infrastruktur, pendidikan serta kesehatan.

" Jadi masih tetap jauh banget dari impeachment Pak, " tandas Nufransa.

Subscribe to receive free email updates: