Uchok Sky Khadafi : Sesudah Ahok Tidak Menjadi Gubernur, Kongkalikong Pengembang Serta DPRD DKI Marak Lagi

Uchok Sky Khadafi : Sesudah Ahok Tidak Menjadi Gubernur, Kongkalikong Pengembang Serta DPRD DKI Marak Lagi


Live Poker IndonesiaDirektur Eksekutif Center for Biaya Analysis Uchok Sky Khadafi menilainya kongkalikong atau perjanjian jahat pada DPRD dengan Pemprov DKI sesudah Basuki Tjahaja Purnama lengser dari Gubernur kembali longgar terlebih berkaitan pelanggaran tata ruangan serta perizinan.

Sangkaan pelanggaran koefisien luas bangunan gedung 13 lantai di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara satu diantaranya.

" Jadi sesudah Ahok tak ada, DPRD merdeka banget nih. Telah ada informasi, anggota dewan jadi beking atas bangunan Tinggi yang disangka langgar KLB, " kata Uchok pada wartawan di Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Menurut dia, penegak hukum mesti masuk untuk menyelidiki sangkaan korupsi negara dalam pelanggaran KLB itu. Karna, potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah.

" Asumsinya sederhana saja, bila menaikkan KLB itu retribusinya mahal, permeter persegi dikalikan dengan NJOP. Bila yang memiliki gedung menyogok oknum DPRD atau oknum PTSP tinggal bayar 10-30 % dari keharusan setor ke kas negara saja telah beres. Namun juga merugikan negara, " tuturnya.

Unsur yang lain, yaitu ada dewan serta PNS yang menyalahgunakan kewenangannya untuk untungkan sendiri serta orang yang lain.

Judi Online TerpercayaOleh karena itu, semestinya persoalang gedung 13 lantai di PIK itu telah semestinya masuk ke step penyelidikan.

" Penegak hukum mesti menyelidiki atas keterlibatan DPRD serta pihak pemerintah propinsi yang bermain atau yang terkait dengan kewenangannya. Oknum oknum begini cuma mencari keuntungan materi untuk kebutuhan pribadinya lewat cara mempergunakan penyalahgunaan jabatannya, " katanya.

Terlebih dulu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mempertanyakan Pemprov DKI yang berlainan sikap atas sangkaan pelanggaran Koefisien Luas Bangunan Gedung 13 lantai di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara.

" Jadi saya bertanya ke PTSP, mereka katakan tidak tidak mematuhi namun asisten sekda bagian pembangunan katakan itu tidak mematuhi, " kata Iman, tempo hari.

Sesaat Kepala PTSP Edy Junaedi waktu di konfirmasi menyebutkan kalau di lokasi itu memanglah diijinkan hingga 18 lantai.

Lalu, KLB di sana cuma 3, 5. Diapun menyebutkan kalau pemohon tidak memajukan menambahkan KLB. Tetapi waktu di tanyakan luasan tanah pemohon berapakah, Edy tidak ingin menjawab.

" Wah bila detil sesuai sama itu harus minta ke pemohonnya, " tuturnya.

Terlebih dulu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham 'Lulung' Lunggana mengakui bangunan itu tidak punya masalah serta tidak tidak mematuhi ketentuan yang dilanggar berkaitan tingginya bangunan di lokasi PIK.

Hal tersebut mengacu pada Perda Nomor 1 Th. 2014 ‎yang diteken oleh bekas Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). " Begitu halnya RDTR perubahan Th. 1999, semua telah clear, " kata Haji Lulung waktu di konfirmasi wartawan, Minggu (9/7).

Subscribe to receive free email updates: