Aneh, Ketua Banggar Tidak Tahu Biaya Pembangunan Gedung

Aneh, Ketua Banggar Tidak Tahu Biaya Pembangunan Gedung


Live Poker IndonesiaKetua Badan Biaya DPR Aziz Syamsuddin mengakui tidak paham berkaitan kenaikan biaya DPR th. 2018 sebesar Rp5, 7 triliun, yang satu diantaranya juga akan dipakai untuk pembangunan gedung baru DPR.

" Belumlah ada pembahasam tentang pembangunan gedung baru DPR. Itu mesti dibicarakan di Badan Biaya DPR, sampai sekarang ini belum juga kami ulas, " kata Aziz di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Diakuinya tidak paham berkaitan pernyataan Ketua Badan Masalah Tempat tinggal Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing kalau dalam biaya itu ada alokasi untuk pengaturan lokasi parlemen.

Aziz menerangkan kalau biaya untuk pengaturan lokasi parlemen sesungguhnya telah di setujui sekitaran Rp564 miliar untuk th. 2016 serta telah turun di unit kerja DPR.

" Itu bergantung pengelolaannya di Kesekjenan DPR, kami cuma kebijakan biaya. Namun biaya itu telah sempat di setujui pemerintah pada 1, 5 th. waktu lalu, " katanya.

Aziz malas menerangkan berkaitan biaya untuk pengaturan lokasi parlemen sekitaran Rp564 miliar itu apakah telah habis dipakai atau masih tetap ada sisa.

Menurutnya, pihak yang memiliki hak menerangkannya yaitu Kesekjenan DPR yang memakai biaya itu.

Judi Online TerpercayaBertanya Sekjen DPR dong, janganlah bertanya saya kelak seakan-akan saya ketahui semuanya, " tuturnya.

Menurutnya, berkaitan pembagian biaya DPR untuk pos mana saja diserahkan oleh BURT serta Kesekjenan DPR lantas memajukan surat ke Banggar DPR untuk dibicarakan dengan.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan Banggar DPR menanti surat dari BURT DPR untuk mengulas pembagian biaya DPR th. 2018 karna pihaknya tidak dapat mengulas tidak ada surat.

" September baru kami ulas, " katanya.

Terlebih dulu, Ketua Badan Masalah Tempat tinggal Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyanggah saran kenaikan biaya DPR menjangkau Rp7, 25 triliun untuk th. biaya 2018.

Anton mengatakan DPR menyarankan kenaikan sekitaran Rp5, 7 triliun untuk Unit Kerja Dewan serta Sekretariat Jenderal DPR.

Mengenai perincian dari keseluruhan Rp 5, 7 triliun itu, biaya untuk Unit Kerja Dewan sebesar Rp4 triliun serta Rp1, 7 triliun untuk unit kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Saran kenaikan biaya DPR th. biaya 2018, kata Anton, juga akan dibicarakan sesudah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada sidang tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus yang akan datang. Hasil nota keuangan itu juga akan dibawa serta dibicarakan di Badan Biaya (Banggar) DPR.

Anton menerangkan gagasannya dari keseluruhan saran kenaikan biaya itu juga akan dipakai untuk pengaturan lokasi DPR seperti pembangunan apartemen untuk anggota-anggota dewan.

Subscribe to receive free email updates: